Forum RKB | Rumah BUMN

Akuntansi Sektor Publik

Index » Finance » Akuntansi Sektor Publik


17-02-2017 18:23#1
Indonesia Infinity	Lembaga-lembaga publik, seperti institusi-institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi kemasyarakatan, rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, hingga organisasi politik perlu mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada stakeholder. Saat ini lembaga-lembaga publik seperti ini memang dituntut untuk lebih efisien. Karenanya akuntansi sektor publik ini salah satu tujuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan atau dianggarkan untuk sebuah organisasi. Selain itu, penggunaan pencatatan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan, diyakini bisa menjamin akuntabilitas lembaga publik tersebut, juga memberikan informasi yang berguna untuk manajer sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sumber daya yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan dana atau anggaran publik. Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan harus mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 32, undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Di sisi lain, unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis (BUMN dan BUMD) juga harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Terkait pencatatan keuangan, ada persamaan antara sektor publik dan swasta yang merupakan bagian integral dari sebuah sistem ekonomi di negara tertentu serta menggunakan sumber daya yang sama dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keduanya memiliki problem yang sama, seperti kelangkaan sumber daya, efisiensi dana yang efektif, dan lain sebagainya. Kesamaan lainnya adalah dalam hal pengendalian manajemen seperti manajemen keuangan. Juga menggunakan data dan informasi akurat untuk membantu pengambilan keputusan strategis. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor komersial dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal dari tujuan organisasi, hingga karakteristik anggaran. Namun, lembaga publik harus memperhatikan banyak hal terkait pencatatan keuangannya. Dari sektor ekonomi, seperti inflasi, Pertumbuhan sektor ekonomi, nilai kurs, hingga tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita. Ada juga sektor demografis, seperti tingkat pertumbuhan penduduk, penyebaran usia penduduk, hingga angka harapan hidup. Selain itu juga ada sektor politik dan kultural yang perlu menjadi perhatian. Dari semua hal ini, tujuan utama pencatatan keuangan sektor publik adalah value for money. Konsep ini adalah konsep pengelolaan sektor publik yang berdasar beberapa hal, seperti pendapatan input dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga paling rendah. Juga ada efisiensi, pencapaian output maksimal dengan jumlah input tertentu atau menggunakan input terendah untuk mendapatkan output dengan jumlah tertentu. Hingga efektivitas, yang mencakup tingkat pencapaian hasil program yang telah dicanangkan sebelumnya. Dari semua hal itu, pencatatan keuangan publik diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, hingga menurunkan biaya untuk pelayanan publik. (dari berbagai sumber)

17-02-2017 18:23#1

Indonesia Infinity

Lembaga-lembaga publik, seperti institusi-institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi kemasyarakatan, rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, hingga organisasi politik perlu mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada stakeholder.

Saat ini lembaga-lembaga publik seperti ini memang dituntut untuk lebih efisien. Karenanya akuntansi sektor publik ini salah satu tujuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan atau dianggarkan untuk sebuah organisasi.

Selain itu, penggunaan pencatatan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan, diyakini bisa menjamin akuntabilitas lembaga publik tersebut, juga memberikan informasi yang berguna untuk manajer sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sumber daya yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan dana atau anggaran publik.

Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan harus mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 32, undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005.

Di sisi lain, unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis (BUMN dan BUMD) juga harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Terkait pencatatan keuangan, ada persamaan antara sektor publik dan swasta yang merupakan bagian integral dari sebuah sistem ekonomi di negara tertentu serta menggunakan sumber daya yang sama dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keduanya memiliki problem yang sama, seperti kelangkaan sumber daya, efisiensi dana yang efektif, dan lain sebagainya. Kesamaan lainnya adalah dalam hal pengendalian manajemen seperti manajemen keuangan. Juga menggunakan data dan informasi akurat untuk membantu pengambilan keputusan strategis.

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor komersial dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal dari tujuan organisasi, hingga karakteristik anggaran.

Namun, lembaga publik harus memperhatikan banyak hal terkait pencatatan keuangannya. Dari sektor ekonomi, seperti inflasi, Pertumbuhan sektor ekonomi, nilai kurs, hingga tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita.

Ada juga sektor demografis, seperti tingkat pertumbuhan penduduk, penyebaran usia penduduk, hingga angka harapan hidup. Selain itu juga ada sektor politik dan kultural yang perlu menjadi perhatian.

Dari semua hal ini, tujuan utama pencatatan keuangan sektor publik adalah value for money. Konsep ini adalah konsep pengelolaan sektor publik yang berdasar beberapa hal, seperti pendapatan input dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga paling rendah.

Juga ada efisiensi, pencapaian output maksimal dengan jumlah input tertentu atau menggunakan input terendah untuk mendapatkan output dengan jumlah tertentu. Hingga efektivitas, yang mencakup tingkat pencapaian hasil program yang telah dicanangkan sebelumnya.

Dari semua hal itu, pencatatan keuangan publik diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, hingga menurunkan biaya untuk pelayanan publik. (dari berbagai sumber)